Keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk tidak menerbitkan visa haji furoda tahun ini telah menimbulkan kekisruhan di Indonesia, terutama di kalangan travel yang
Tag: perubahan
Risiko Curang UTBK & SNMPTN bagi Pendaftar Prodi Kedokteran
Ketua Umum Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025, Eduart Wolok, mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta yang terlibat dalam praktik kecurangan
Sejarah RI Tak Dijajah: 350 Tahun Sudah Terungkap
Sejarawan Asvi Warman Adam memperingatkan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, tentang pentingnya unsur kebaruan dalam penulisan sejarah. Menurut Asvi, sebuah buku sejarah harus
DPR Tunggu DIM dan Pemerintah Bahas RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyatakan kesiapan pihaknya untuk membahas RUU Perampasan Aset yang dibahas oleh President Prabowo Subianto baru-baru ini. Menurut
DPR: Direksi-Komisaris BUMN Tetap Bisa Diproses Hukum Tipikor
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa direksi dan komisaris BUMN yang terlibat dalam korupsi masih dapat diproses hukum.
Letjen Kunto Anak Try Sutrisno Tetap Pangkogabwilhan I: Mutasi Dibatalkan
Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, anak dari Jenderal purnawirawan Try Sutrisno, masih menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah I setelah awalnya dimutasi
Polri Segera Sesuaikan Penerapan UU ITE dengan Putusan MK
Mabes Polri telah menyatakan akan menyesuaikan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik setelah putusan Mahkamah Konstitusi
Pertimbangan Komisi II DPR Terhadap RUU ASN dan Kewenangan Presiden
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyoroti potensi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU
Guru HTN Menilai Pengesahan UU TNI Melanggar Prinsip Hukum
Guru Besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, mengkritik pengesahan perubahan UU TNI yang dinilainya bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Pentingnya Audit Berkala Data Guru Pasca Penerimaan Tunjangan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap pemerintah melakukan audit berkala terhadap data guru ASN penerima tunjangan yang telah dikirim langsung ke rekening