Sejarawan Asvi Warman Adam memperingatkan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, tentang pentingnya unsur kebaruan dalam penulisan sejarah. Menurut Asvi, sebuah buku sejarah harus selalu menghadirkan elemen kebaruan sebagai pembeda dari karya sejarah lainnya. Menurutnya, penyusunan sejarah standar harus mencakup pembaruan dan tulisan terkini dalam bidang sejarah terkait peristiwa tertentu.
Asvi menanggapi proyek penulisan ulang sejarah RI oleh Kementerian Kebudayaan yang merevisi sejarah kolonialisme Indonesia selama 350 tahun. Dia menekankan bahwa informasi bahwa Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun bukanlah informasi baru, karena telah ditulis oleh Gertrudes Johannes “Han” Resink dalam bukunya pada tahun 1968.
Asvi juga mempertanyakan keputusan Kementerian Kebudayaan untuk tidak merevisi sejarah ’65 dan pelanggaran HAM berat pada ’98, karena hal tersebut dinilainya bertentangan dengan etika penulisan sejarah. Dia menyarankan agar jika tidak ada perubahan pada sejarah yang akan diterbitkan, buku Resink sudah cukup untuk dicetak ulang.
Sementara itu, Fadli Zon menyatakan bahwa tidak semua wilayah Indonesia mengalami penjajahan selama 350 tahun oleh Belanda. Bahkan, menurutnya, ada wilayah di Indonesia yang tidak pernah dijajah sama sekali karena melakukan perlawanan terhadap penjajah. Melalui proyek penulisan ulang sejarah, Fadli mengajak semua pihak untuk melihat sejarah secara objektif dan menonjolkan perlawanan terhadap penjajahan.
Anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, juga meminta proyek penulisan ulang sejarah RI diuji publik terlebih dahulu. Dia menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam menelaah naskah akademik demi memastikan kejujuran dan objektivitas dalam penulisan sejarah. Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan rampung pada peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
