Syamsul Jahidin, seorang advokat, telah mengajukan gugatan terkait Undang-Undang (UU) no. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dia mengkritik bahwa kewenangan yang diatur
Tag: mk
Penolakan Peninjauan Kembali Mantan Menkominfo Johnny Plate
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur
Respons Jokowi Tentang Usul Pemakzulan Gibran
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah sah menang dalam Pemilu 2024.
Polri Segera Sesuaikan Penerapan UU ITE dengan Putusan MK
Mabes Polri telah menyatakan akan menyesuaikan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik setelah putusan Mahkamah Konstitusi
Kolonel Guru Besar Universitas Pertahanan Gugat UU TNI ke MK
Guru Besar Universitas Pertahanan (Unhan) Kolonel Sus Prof Mhd Halkis MH telah mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU
Menjelaskan 3 Poin Bantahan Yandri tentang Cawe-cawe Kemenangan Istri
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyanggah keterlibatan dalam kampanye istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, dalam Pilbup Serang 2024 seperti yang
40 Putusan Sengketa Pilkada 2024 di MK: Analisis Terkini
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengucapan putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada 2024 pada Senin
PDIP: 51 Kepala Daerah Ikut Retret Sejak Hari Pertama
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 51 kepala daerah dari PDIP turut serta dalam retret di Akmil Magelang. Dari
Pengalaman Positif dengan Putusan MK: Penemuan Menjanjikan
Hasil Pilkada Kuansing, Riau menunjukkan pasangan Suhardiman Amby-Muklisin sebagai pemenang yang sah. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pasangan ini akan memimpin
Penemuan 138 Perkara Setop: Pembuktian Lanjut
Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa (4/2) memutuskan 138 perkara hasil sengketa Pilkada 2024 tidak akan dilanjutkan ke sidang pembuktian, sementara 20