Wapres Ma’ruf Amin: Jumlah Kementerian Saat Ini Telah Optimal

by -46 Views


Selasa, 7 Mei 2024 – 21:53 WIB

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai jumlah kementerian di kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini sudah ideal bagi pemerintahan di Indonesia.

Baca Juga :


Kembangkan Kampung Wisata Ulos, Taspen Diapresiasi Wapres Ma’ruf

Pernyataan itu disampaikan Ma’ruf Amin merespons wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Jumlahnya memang kalau sekarang ini kan 34 itu cukup ideal, dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup,” kata Ma’ruf Amin usai menghadiri halalbihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Juga :


Tanggapi Isu Prabowo Bakal Punya 40 Menteri, Ganjar Ingatkan Buruknya "Politik Akomodasi"

Wakil Presiden Maruf Amin memberikan keterangan pers kepada wartawan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, 11 April 2023.

Photo :

  • ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Kendati begitu, kata Wapres, jika presiden dan wakil presiden terpilih memandang penambahan jumlah pos kementerian sebagai sebuah kebutuhan, wacana tersebut memungkinkan untuk direalisasikan.

“Tapi bisa saja lebih daripada itu. Kalau bahasa kiainya itu lilhajah, kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu saya kira,” imbuhnya.

Baca Juga :


Anies Beri Tanggapan Begini atas Pernyataan Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang ‘Toxic’

Wakil Presiden Maruf Amin memberikan keterangan pers kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerja di Riau, Senin, 20 Maret 2023.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengungkap alasan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana menambah enam kementerian baru, sehingga akan ada 40 kementerian pada masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka.

Namun, penambahan itu dibantah sebagai cara Prabowo-Gibran mengakomodasi bagi-bagi kursi menteri kepada partai politik di koalisi pemerintahannya.

Halaman Selanjutnya

Namun, penambahan itu dibantah sebagai cara Prabowo-Gibran mengakomodasi bagi-bagi kursi menteri kepada partai politik di koalisi pemerintahannya.

Halaman Selanjutnya