Pada malam Sabtu, 30 Agustus, rumah milik anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo, atau dikenal sebagai Eko Patrio di Jalan Karang Asem
Tag: antara
Tuntutan RI Terkait Insiden Tertembak Warga NTT: Timor Leste Harus Jelaskan
Pada Rabu, 27 Agustus 2025, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia menuntut penjelasan dari pihak Timor Leste terkait insiden penembakan
Ngaku Diperas Narkoba: Fenomena Penipuan Berhati-Hati
Rudy Ong Chandra (ROC), tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur, memecah konferensi pers yang diadakan
Penegakan Hukum dan Keadilan: Naik Gaji Hakim 280%
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kenaikan gaji hakim hingga 280 persen adalah langkah penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pernyataan ini disampaikan
Prada Lucky: Ayahnya Berharap Keadilan Terpenuhi
Jenazah Prada Lucky Chepril Saprutra Namo, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga meninggal akibat penganiayaan seniornya, telah dimakamkan di Kupang, Nusa
Kronologi Penumpang Lion Air Ngamuk di Pesawat Jakarta-Kualanamu
Manajemen Lion Air Grup memberikan penjelasan terkait ancaman bom pada pesawat JT-308 rute Jakarta-Kualanamu. Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro,
Polisi Menyita Ijazah SMA dan Kuliah Jokowi: Penjelasan Lengkap
Penyidik telah menyita ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait tudingan ijazah palsu yang menimpanya. Jokowi menghormati
Tragedi Pesawat Latih Militer Bangladesh: 19 Orang Tewas
Pada Senin, 21 Juli 2025, sebuah pesawat milik Angkatan Udara Bangladesh jatuh di Ibu Kota Bangladesh, menewaskan minimal 19 orang dan melukai
Wabup Garut dan Anak Dedi Mulyadi Bicara Acara Makan Gratis, Klarifikasi Polisi
Pada hari Minggu, 20 Juli 2025 pukul 06:30 WIB, Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina dan suaminya Maula Akbar, yang merupakan putra
KPK Ungkap 17 Permasalahan RUU KUHAP: Penyadapan hingga Pencekalan
Pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 06:30 WIB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya 17 permasalahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas