Kemendagri Dukung Sinkronisasi Tata Ruang Perbatasan RI-Malaysia di Segmen Sinapad-Sesai
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah turut hadir dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data dan Identifikasi Kondisi Lapangan serta Demografi di Eks Outstanding Boundary Problems (OBP) Sinapad–Sesai yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Selasa (7/7).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Joint Indonesia–Malaysia Boundary Committee (JIM) ke-45 Tahun 2025 yang menetapkan batas negara pada Segmen Sungai Sinapad–Sesai di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan batas ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan terkait penyesuaian tata ruang dan pembangunan daerah.
Sinkronisasi Data untuk Perencanaan Pembangunan
Pada forum tersebut, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data spasial, identifikasi kondisi topografi, demografi, serta inventarisasi aspek terdampak. Langkah-langkah ini menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan untuk memastikan arah pembangunan yang terarah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ditjen Bina Pembangunan Daerah menegaskan bahwa Kemendagri mendukung penuh upaya sinkronisasi lintas sektor agar hasil penetapan batas negara dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah secara bersamaan.
Sinergi antara Sejumlah Pihak
Kemendagri juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memastikan keselarasan antara data batas negara, dokumen RTRW, RDTR, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Melalui koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan data yang akurat sebagai dasar penyesuaian kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pelayanan pemerintahan, serta pengembangan ekonomi kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
Komunikasi lintas kementerian/lembaga akan terus diperkuat guna mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
