Menteri Pigai Tekankan Pentingnya Peran Pers dalam Pembangunan HAM
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran pers dalam pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Menurutnya, media tidak hanya berfungsi sebagai pilar demokrasi, tetapi juga harus menjadi pilar pembangunan peradaban HAM.
Paparan Data Pengaduan Masyarakat ke Komnas HAM
Dalam paparannya, Pigai mengungkapkan data pengaduan masyarakat ke Komnas HAM sepanjang 2025 mencapai 2.796 kasus dugaan pelanggaran HAM. Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dengan 752 laporan, disusul oleh korporasi atau perusahaan dengan 452 aduan, pemerintah pusat dan daerah dengan 445 aduan, serta individu atau perseorangan dengan 309 aduan.
Adapun berdasarkan klasifikasi hak, laporan terbanyak terkait hak atas kesejahteraan sebanyak 891 aduan dan hak atas keadilan sebanyak 863 aduan. Kemudian disusul hak atas rasa aman, hak untuk hidup, serta hak atas kebebasan pribadi.
Komitmen Kementerian HAM terhadap Media
Usai kegiatan Kelas Jurnalis HAM, Pigai menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk membangun kemitraan strategis dengan media dan insan pers guna memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM. Media memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sehingga Kementerian HAM berencana mengundang pimpinan media nasional sekaligus menggelar pelatihan jurnalisme terkait isu-isu HAM.
Pigai menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers agar tidak dilemahkan oleh tekanan kekuasaan. Media memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa melalui kritik, dukungan, serta penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
Media yang baik adalah media yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah sekaligus mengakselerasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas dan kredibilitas media serta memperkuat kerja sama yang saling mendukung tanpa intervensi menjadi hal yang sangat penting.
