Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawasi kebijakan pengendalian tembakau agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang meresahkan. Nurhadi menyoroti pentingnya pemerintah untuk tidak membuat regulasi secara sepihak hanya berdasarkan aspek kesehatan. Hal ini terkait dengan wacana pembatasan kadar nikotin dan tar yang diusulkan Kemenko PMK serta rencana penerapan kemasan polos oleh Kemenkes.
Nurhadi memperingatkan bahwa setiap kebijakan harus memerhatikan keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan kelangsungan ekonomi sektor terdampak. Dia juga menilai bahwa wacana kemasan polos perlu dikaji secara menyeluruh karena berdampak tidak hanya pada industri tembakau tetapi juga pada petani, tenaga kerja, pelaku UMKM, dan penerimaan negara.
Politisi dari Partai NasDem tersebut menunjukkan pentingnya melibatkan aspek hukum dagang dan perlindungan hak usaha dalam merumuskan kebijakan. Ia juga menekankan bahwa penambahan kebijakan baru harus didasarkan pada kajian yang matang. Nurhadi menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawasi pemerintah agar setiap kebijakan pengendalian tembakau disusun dengan hati-hati, berdasarkan data, dan tidak menimbulkan dampak negatif lebih luas. Tujuannya adalah agar kebijakan yang diambil tetap seimbang antara kesehatan dan ekonomi nasional.
