Penggunaan anggaran untuk pengadaan CCTV di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan tajam. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai belanja tersebut perlu diaudit dan diselidiki aparat penegak hukum. Menurut Uchok, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, M. Fajar Sauri, bahkan dijuluki sebagai “Bapak CCTV” karena dinilai rutin mengalokasikan anggaran besar untuk pembelian perangkat tersebut setiap tahun. Ia memaparkan, pada tahun 2026 anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan CCTV mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Sementara pada 2025, anggaran yang terserap sebesar Rp2,2 miliar, dan pada 2024 mencapai Rp846 juta lebih. Total anggaran yang digunakan selama tiga tahun terakhir mencapai sekitar Rp5,5 miliar. CBA meminta aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk segera mengambil langkah. Uchok mendesak agar M. Fajar Sauri dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, kemungkinan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga dibuka jika dianggap diperlukan dalam proses penyelidikan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terkait tudingan tersebut.
Kejanggalan Anggaran CCTV Dinas Pertamanan Jakarta, CBA Desak Kejati Periksa
