Provinsi Sumatera Barat dianggap memerlukan strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi ancaman bencana alam, mengingat tingginya tingkat banjir dan longsor yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun penanganan darurat penting, perencanaan jangka panjang dan ketahanan infrastruktur dianggap kunci untuk menghindari kerugian berulang di lokasi yang sama. Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menyoroti pentingnya membangun sistem mitigasi bencana yang kuat dan berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan respons cepat. Ia menekankan perlunya perencanaan pembangunan dan ketahanan infrastruktur yang memadai untuk mengurangi risiko bencana.
Sebagai contoh, Cindy menyoroti kerusakan yang dialami Jalan Raya Lembah Anai, jalur vital yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, akibat longsor dan banjir dalam dua tahun terakhir. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga. Namun, Cindy menyoroti kelambatan pelaksanaan di lapangan dan masalah-masalah seperti pengungsi yang belum mendapatkan hunian sementara dan ketidakjelasan terkait bantuan yang akan diterima.
Pendekatan sosial-budaya dalam program relokasi warga dari kawasan rawan bencana juga dipandang penting oleh Cindy. Ia menegaskan perlunya relokasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor manusiawi dan komunikatif untuk memastikan keselamatan warga. Selain itu, Cindy mendorong fleksibilitas kebijakan fiskal daerah agar kepala daerah dapat merespons dengan cepat tanpa hambatan birokrasi ketika bencana terjadi.
Dalam upayanya untuk memperkuat ketahanan bencana, Cindy menegaskan perlunya negara hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi warganya. Pembangunan infrastruktur yang kokoh dan program mitigasi bencana yang efektif diharapkan dapat membantu mengurangi risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.
