Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengadakan Rapat Koordinasi untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan merencanakan tugas pada tahun 2026 di Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BPKP M Yusuf Ateh dan Ketua Pelaksana Satgas PKH Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah bersama dengan pejabat terkait dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Satgas PKH telah berhasil mengidentifikasi dan mengamankan aset lahan dalam skala besar, termasuk Sektor Sawit (Satgas Garuda) dan Sektor Tambang (Satgas Halilintar). Dari total penguasaan lahan sawit sebesar 4,09 juta Ha, sekitar 2,47 juta Ha telah diserahkan kepada instansi terkait, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi. Di sisi lain, Satgas Halilintar berhasil mengambil alih lahan seluas 8.822,26 Ha dari 75 perusahaan tambang dengan berbagai komoditas seperti Nikel, Batubara, Pasir Kuarsa, dan Kapur/Gamping.
Satgas PKH juga berhasil mendorong penerimaan negara melalui denda administratif dan pajak sebesar Rp5,2 Trilyun, dengan potensi tambahan Rp4,1 Trilyun. Langkah penertiban ini didukung oleh kerjasama antara instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp2,3 Trilyun.
Satgas PKH memastikan akan terus melanjutkan pengawasan secara ketat terhadap Perkebunan Sawit dan Pertambangan pada tahun 2026. Bagi perusahaan yang masih melakukan aktivitas ilegal di kawasan hutan, Satgas akan mengambil langkah hukum yang lebih tegas untuk memastikan kedaulatan negara atas lahan dan sumber daya alam terjaga dengan baik.
