Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan pandangannya terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dugaan mark up dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Mahfud menyatakan bahwa KPK tidak perlu menunggu laporan masyarakat untuk memulai penyelidikan terhadap dugaan pembengkakan biaya proyek tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam acara di Paramadina Graduate Studies School of Islamic Studies, di Jakarta Selatan.
Menurut Mahfud, dugaan pembengkakan biaya proyek strategis nasional ini sebelumnya telah disoroti oleh beberapa pakar. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah selisih biaya pembangunan jalur per kilometer. Data ini seharusnya menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mahfud mengungkapkan bahwa KPK seharusnya proaktif dalam menangani dugaan korupsi proyek besar, terutama yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurutnya, jika ada indikasi korupsi, KPK harus segera melakukan langkah-langkah penyelidikan tanpa harus menunggu laporan resmi dari masyarakat.
