Aksi unjuk rasa sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi publik belakangan ini sering berujung pada kerusuhan yang merugikan banyak pihak. Indonesia Traffic Watch (ITW) menyoroti dampak negatif dari kerusuhan ini, seperti kerusakan sarana prasarana dan layanan publik, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan bagi masyarakat. ITW memandang perlu adanya upaya untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk menciptakan demokrasi yang aman dan damai tanpa mengganggu kegiatan dan produktivitas masyarakat.
Edison Siahaan, Ketua Presidium ITW, mendorong pemerintah, terutama Pemprov DKI Jakarta, untuk segera menyiapkan lokasi khusus sebagai tempat untuk unjuk rasa dan penyampaian aspirasi, yang diberi nama ‘panggung demokrasi’. Di tempat ini, pihak yang melakukan unras atau menyuarakan aspirasi bisa berlangsung tanpa mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Hal ini diharapkan bisa mencegah potensi kerusuhan dan menjaga keberlangsungan demokrasi yang nyaman dan damai.
ITW percaya bahwa unras dan proses demokrasi lainnya dapat berjalan dengan kondusif asalkan pemerintah serius dalam menanggapi hal ini. Masyarakat juga diharapkan bisa melihat unras sebagai bentuk ekspresi tanpa mengganggu lalu lintas serta meresahkan. Keberadaan ‘panggung demokrasi’ diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat selama unjuk rasa berlangsung dan mengurangi dampak kemacetan lalu lintas yang merugikan.
