Menteri BUMN Erick Thohir kembali mendapat sorotan atas kinerjanya dalam menjalankan proyek-proyek ambisius. Kritik pedas muncul terkait efektivitas dan arah kebijakan yang dianggap menyimpang dari tujuan utama BUMN sebagai penghasil keuntungan bagi negara. Hari Purwanto, Direktur Eksekutif dari lembaga Studi Demokrasi Rakyat (SDR), menilai bahwa performa Erick Thohir selama menjabat sebagai Menteri BUMN perlu ditinjau kembali, terutama di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Hari, BUMN seharusnya berfokus pada profit dan manfaat publik, bukan hanya menjalankan proyek demi pencitraan atau keuntungan kelompok elit. Dia menegaskan bahwa BUMN seharusnya menjadi sumber penerimaan untuk negara, bukan tempat pelampiasan ambisi segelintir orang. Hari mengingatkan bahwa landasan hukum keberadaan BUMN ada dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam dan produksi penting harus dikuasai negara demi kesejahteraan rakyat.
Hari menyoroti indikasi penumpukan proyek oleh Erick Thohir yang dinilai tidak efisien dan bertujuan memperbesar “basis kekuasaan”. Salah satu kasus yang disoroti adalah kontroversi investasi di perusahaan teknologi GoTo, yang dianggap tidak memberikan manfaat signifikan bagi negara namun menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, Hari juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Rp1.900 triliun oleh Erick Thohir selama pandemi Covid-19.
Menurut Hari, budaya “ABS” atau Asal Bapak Senang masih sangat kuat dalam BUMN dan perubahan tidak akan terjadi tanpa evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan BUMN. Penilaian tajam ini menggambarkan kekhawatiran atas kinerja Menteri BUMN dan perlunya pembenahan dalam menjalankan BUMN sesuai dengan prinsip-prinsip keuntungan negara dan manfaat publik.
