Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mendorong kerja bersama antara TNI, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, DPR RI, DPD RI, serta masyarakat untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Menurut dia, kolaborasi lintas pihak diperlukan terutama di daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran dan masih memiliki persoalan infrastruktur.
Dorongan itu disampaikan Sultan setelah bertemu Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Letnan Jenderal TNI Djon Afriandi. Pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan bakti sosial yang akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.
Program diarahkan ke kebutuhan dasar warga
Sultan menyebut kegiatan yang direncanakan mencakup pembangunan jalan, penyediaan sumur bor dan air bersih, rehabilitasi sekolah, serta berbagai program sosial lainnya. Ia menilai program semacam itu merupakan kebutuhan yang ditunggu masyarakat, khususnya di wilayah yang kemampuan pembiayaan pembangunannya terbatas.
“Programnya itu langsung menyentuh masyarakat. Ada membangun jalan, sumur bor, sumur bersih, kemudian rehab sekolah dan lain-lain. Ini program yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat daerah,” kata Sultan dalam jumpa pers, Selasa (29/9/2026).
Ia mengatakan keterlibatan TNI dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan sosial di daerah bukan sesuatu yang baru. Menurut Sultan, TNI sejak lama memiliki program yang memperkuat hubungan dengan masyarakat, antara lain melalui ABRI Masuk Desa dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Kopassus didorong menjadi penggerak kolaborasi
Meski memiliki kesinambungan dengan berbagai program terdahulu, Sultan melihat rencana kegiatan kali ini membawa pendekatan yang berbeda. TNI Angkatan Darat, terutama Kopassus, akan berperan sebagai pihak yang mengoordinasikan dan mengonsolidasikan berbagai unsur agar dapat bekerja bersama di lapangan.
“Kalau ini saya lihat ada sesuatu yang berbeda. Melalui Angkatan Darat dan khususnya Kopassus yang menjadi leading sector, mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sehingga akhirnya berkolaborasi semua,” tutur Sultan.
Kolaborasi tersebut, kata dia, akan mempertemukan prajurit TNI, masyarakat daerah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lain untuk menangani persoalan yang dihadapi warga. Sultan menilai pola itu berpotensi menjadi model baru dalam memperkuat pembangunan daerah melalui kerja lintas lembaga.
“Ini menurut saya sesuatu yang bagus dan bisa menjadi semacam piloting atau model baru bagaimana memanfaatkan kolaborasi TNI, antarlembaga, dan masyarakat,” imbuhnya.
Sultan berharap kegiatan itu dapat membantu pemerintah, termasuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan infrastruktur di berbagai wilayah. Ia mengingatkan bahwa kondisi setiap daerah berbeda. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang memadai, sementara sebagian pemerintah daerah juga tidak mempunyai surplus APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.
“Apalagi sekarang kita tahu memang tidak semua daerah punya infrastruktur yang baik. Tidak semua daerah juga punya surplus APBD. Sehingga kehadiran teman-teman ini menjadi sangat penting,” pungkas Sultan Najamudin.
