Kementerian Dalam Negeri Dorong Pemda dan DPRD untuk Jaga Keberlanjutan Pengelolaan Sampah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memastikan keberlanjutan program pengelolaan sampah setelah selesai Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP).
Komitmen Keberlanjutan Program Pengelolaan Sampah
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dan DPRD harus diterjemahkan dalam perencanaan, penganggaran, kelembagaan, regulasi, serta pengelolaan layanan persampahan yang konsisten. Sampah bukan hanya masalah kebersihan, tapi sudah menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) harus diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan daerah dan tidak hanya menjadi dokumen teknis belaka. Restuardy juga menyoroti peningkatan alokasi anggaran persampahan, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Pengelolaan Sampah Sebagai Pilar Pembangunan Daerah
Peningkatan timbulan sampah, rendahnya pemilahan dari sumber, dan pola kumpul-angkut-buang yang masih dominan menekan sistem persampahan daerah. Oleh karena itu, Kemendagri mendorong agar pengelolaan sampah menjadi bagian integral dari pembangunan daerah dan menciptakan nilai ekonomi serta lapangan kerja baru.
Hasil pendampingan Kemendagri kepada daerah menunjukkan peningkatan positif, termasuk dalam penyusunan regulasi dan peningkatan alokasi anggaran persampahan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha diwujudkan melalui pembentukan Pokja PKP dan Forum PKP.
Untuk menjaga keberlanjutan program setelah ISWMP berakhir, Kemendagri mendorong replikasi program pengelolaan sampah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Komitmen kuat dan sinergi antara pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sampah di daerah.
