Zulkifli Hasan: Kader PAN di Jawa Barat Diminta Lebih Aktif Hadir di Tengah Masyarakat
Seluruh kader Partai Amanat Nasiolan (PAN) di Jawa Barat (Jabar) diminta untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat dan tidak hanya bergerak saat momentum pemilu. Hal itu disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Jawa Barat periode 2024-2029 di Sultan Raja Hotel and Convention Center, Soreang, Kabupaten Bandung.
Zulkifli Hasan Tekankan Pentingnya Kader PAN Berpihak kepada Rakyat
Menurut Zulkifli Hasan, kader PAN harus memberikan perhatian kepada persoalan masyarakat, termasuk sektor pertanian dan nelayan. “Kader PAN harus 1.000 persen berpihak kepada rakyat,” kata Zulkifli Hasan. Ia juga menilai Jawa Barat memiliki peran penting terhadap perkembangan nasional, terutama dalam sektor pangan dan perekonomian.
Zulkifli Hasan Dorong Kader PAN Bersatu Hadapi Pemilu 2029
“Kalau Jawa Barat hebat, Indonesia hebat. Jawa Barat maju, Indonesia maju,” ujar Zulkifli Hasan. Selain itu, Zulkifli Hasan mendorong kader PAN di Jawa Barat untuk bekerja lebih solid menghadapi Pemilu 2029. Dalam pelantikan tersebut, Ahmad Najib Qodratullah dikukuhkan sebagai Ketua DPW PAN Jawa Barat bersama Sekretaris DPW PAN Jabar Ivan Fadila dan jajaran pengurus lainnya.
Kegiatan itu turut dihadiri oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eko Patrio, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, kepala daerah dari PAN di Jawa Barat, serta anggota DPR RI dan DPRD Fraksi PAN.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Ahmad Najib Qodratullah memiliki kedekatan dengan nilai budaya dan karakter masyarakat Jawa Barat. “Ini tokoh yang sangat kuat aspek kesundaannya, walaupun namanya Ahmad Najib. Tapi komitmen tentang kesundaan, ini sangat luar biasa,” kata Dedi.
Bupati dan Wali Kota di Jabar Diminta Hentikan Pembangunan Wisata dan Perumahan di Hutan dan Perkebunan
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penghentian izin pembangunan di tempat wisata dan perumahan diperlukan untuk menekan risiko bencana alam, seperti longsor dan banjir.
