Legislator Golkar Desak Dirut KAI Mundur Usai Insiden Kecelakaan KA di Bekasi Timur
JurnalPatroliNews – JAKARTA – Insiden tabrakan antara kereta api jarak jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah menimbulkan kritik tajam dari anggota DPR Fraksi Golkar, Firnando Ganinduto.
Firnando Ganinduto dari Komisi VI DPR RI menilai bahwa kecelakaan ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam manajemen operasional perkeretaapian yang seharusnya bisa dihindari. Ia menyatakan bahwa sistem KRL seharusnya bisa mendeteksi kehadiran kereta yang berhenti di jalur depan untuk mencegah tabrakan.
Kritik terhadap Sistem Perkeretaapian
Firnando Ganinduto menggarisbawahi pentingnya teknologi modern dalam mencegah kecelakaan di sektor perkeretaapian. Sistem seperti automatic signaling, train protection system, dan fail-safe mechanism dianggapnya harus menjadi perisai utama untuk mencegah insiden, bahkan saat terjadi kesalahan manusia.
“Tidak mampunya sistem dalam mengantisipasi kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional,” ujar Firnando kepada wartawan.
Tanggapan terhadap Manajerial Tinggi
Selain menyoroti masalah teknis, Firnando juga menegaskan tanggung jawab manajerial, khususnya Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Baginya, kegagalan yang mengakibatkan dampak fatal harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen tingkat atas.
“Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak Dirut KAI untuk mengundurkan diri,” tegasnya.
Legislator dari Partai Golkar ini menilai bahwa insiden tersebut menggambarkan lemahnya implementasi manajemen keselamatan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam sektor transportasi publik. Firnando menekankan bahwa keselamatan publik tidak boleh dikompromikan karena berhubungan langsung dengan nyawa masyarakat pengguna layanan transportasi.
Hingga kini, insiden tabrakan di Stasiun Bekasi Timur masih memantik perhatian publik, dan diharapkan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan standar keselamatan perkeretaapian nasional.
