Fraksi NasDem Tolak Usulan KPK soal Pengawasan Kaderisasi Parpol
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga pengawas khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik guna mencegah korupsi sejak tahap awal. Namun, usulan ini mendapat penolakan dari Fraksi Partai NasDem di DPR RI.
Kaderisasi sebagai Urusan Internal Partai
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menegaskan bahwa kaderisasi merupakan urusan internal partai dan seharusnya diperkuat secara mandiri tanpa campur tangan lembaga eksternal. Menurutnya, kualitas kader di dalam partai lebih crucial daripada regulasi eksternal.
Bey menekankan bahwa peningkatan kualitas kader, rekrutmen, dan pendidikan politik merupakan hal yang memengaruhi keberhasilan partai dalam meraih kepercayaan publik dan memenangkan pemilu. Dia menyebut program pendidikan kader Partai NasDem, Akademi Bela Negara (ABN), sebagai contoh nyata.
Kerja Sama dengan KPK
Meskipun menolak pembentukan lembaga pengawas khusus, Bey menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan KPK dalam hal edukasi dan pencegahan korupsi bagi kader partai politik. Menurutnya, kerja sama ini dapat memberikan pembekalan terkait pencegahan dini tindak pidana korupsi bagi kader.
Bey meyakini bahwa jika sistem internal partai berjalan dengan baik dan mampu melahirkan kader berintegritas, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara alami tanpa perlu pengawasan lembaga tambahan.
