Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi maupun non-subsidi agar tidak merugikan PT Pertamina secara finansial. Penunjukan Pertamina sebagai penanggung seluruh beban selisih harga disoroti karena bisa menempatkan perusahaan plat merah tersebut dalam situasi sulit. Gus Rivqy menekankan perlunya kejelasan mengenai skema kompensasi untuk menghindari gangguan dalam operasional Pertamina jangka panjang. Ketidakjelasan perhitungan dianggap berpotensi berdampak sistemik pada sektor energi nasional secara keseluruhan.
Pada keterangan resminya, Gus Rivqy menggarisbawahi pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan ketahanan APBN. Dia menekankan alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi harus memadai agar tidak menghambat arus kas perusahaan pelaksana. Gus Rivqy juga mengingatkan agar pemerintah tidak kaku dalam menerapkan kebijakan penahanan harga, sambil menambahkan bahwa evaluasi berkala harus dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasar global maupun domestik.
Dalam konteks keseluruhan, Gus Rivqy menekankan perlunya kehati-hatian dalam mempertimbangkan kekuatan fiskal negara untuk menahan guncangan eksternal tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Gus Rivqy menyatakan perluasan kebijakan harga BBM penahanan perlu dipertimbangkan dengan matang, dengan pengawasan yang terus-menerus terhadap dinamika harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.
