Program transmigrasi kembali mendapat perhatian dari pemerintah daerah sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan wilayah. Sebanyak 61 bupati di berbagai daerah telah mengusulkan pembentukan kawasan transmigrasi baru guna mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka. Usulan ini bertujuan untuk menciptakan pusat ekonomi baru melalui pemindahan penduduk dalam skema transmigrasi lokal maupun nasional. Dengan langkah ini, diharapkan daerah mampu berkembang lebih cepat dan mengurangi ketimpangan pembangunan.
Menurut Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, program transmigrasi memiliki peran penting dalam sejarah pembangunan Indonesia sejak era Soekarno hingga pemerintahan Prabowo Subianto saat ini. Program ini telah berhasil melahirkan ribuan wilayah administratif baru mulai dari desa hingga provinsi. Kawasan transmigrasi yang telah dibangun selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, hingga perikanan yang mendukung kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
Viva Yoga juga mengungkapkan bahwa ada kepala daerah yang mengusulkan wilayahnya dijadikan kawasan transmigrasi karena kondisi geografis yang terisolasi. Namun, usulan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti penyediaan lahan yang “clean and clear” untuk mencegah konflik di masa depan. Pendekatan program transmigrasi saat ini bersifat desentralistik atau bottom-up, di mana pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam mengusulkan dan mengembangkan kawasan transmigrasi.
Meskipun demikian, Kementerian Transmigrasi tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga diperlukan, termasuk rencana kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. Kementerian Transmigrasi akan terus bertanggung jawab dalam pembinaan kawasan melalui program pemberdayaan masyarakat transmigran, pembangunan infrastruktur dasar, dan dukungan sektor pertanian serta ekonomi lokal lainnya.
