Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa semua persiapan untuk penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2026 berjalan dengan optimal dan memprioritaskan keselamatan jamaah. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyarankan bahwa meskipun kesiapan teknis sudah menunjukkan perkembangan yang positif, pemerintah perlu tetap waspada terhadap dinamika global yang bisa memengaruhi pelaksanaan ibadah Haji. Lisda mengingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan Haji, seperti jalur penerbangan dan keamanan perjalanan jamaah.
Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, dibahas tiga skenario penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap konflik di Timur Tengah. Skenario tersebut meliputi pengalihan rute penerbangan, penundaan atau pembatalan keberangkatan jamaah, serta kemungkinan penutupan penyelenggaraan Haji oleh Arab Saudi. Lisda menekankan pentingnya mitigasi risiko, transparansi pengelolaan dana jamaah, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait keberangkatan Haji.
DPR juga akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses penyelenggaraan Haji untuk memastikan kepentingan jamaah Indonesia terlindungi. Lisda berharap semua pihak terlibat dapat bekerja secara maksimal untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah Haji.
