Pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini sebagai langkah antisipasi jika terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan hal ini saat berbicara dengan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Situasi keamanan di Timur Tengah terus dipantau oleh pemerintah, dan berbagai skenario telah disiapkan untuk merespons dengan cepat perubahan kondisi yang mungkin terjadi.
Jika tidak ada perubahan yang signifikan dan konflik dapat dihindari, keberangkatan kloter pertama dijadwalkan pada 22 April. Namun, pemerintah telah diarahkan oleh Presiden untuk mempersiapkan semua skenario dan kondisi yang mungkin terjadi. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan haji.
Dahnil juga menyebutkan bahwa pembahasan dengan DPR akan dilakukan jika situasi konflik mengancam keselamatan jemaah haji. Pemerintah telah menyiapkan opsi penyesuaian seperti pemilihan rute penerbangan yang lebih aman dan penundaan keberangkatan jemaah jika kondisi memburuk. Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
