Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang meninjau ulang rencana pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dioperasikan PT Agincourt Resources. Evaluasi ini membuka peluang untuk merubah keputusan awal yang sebelumnya menunjukkan akan dicabutnya izin tersebut.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan proses evaluasi dilakukan secara objektif dan berdasarkan kajian yang komprehensif. Hingga saat ini, rencana pencabutan IUP Martabe masih hanya sebatas pengumuman awal dan belum ada keputusan administratif resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
Pemerintah masih menunggu hasil akhir kajian dari tim internal sebelum mengambil langkah selanjutnya terkait operasional tambang tersebut. Bahlil menambahkan bahwa pendalaman ini juga mempertimbangkan dampak strategis tambang tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian di sekitarnya.
Wacana pencabutan IUP Martabe muncul setelah adanya dugaan bahwa aktivitas pertambangan memiliki dampak negatif terhadap bencana alam di beberapa wilayah Sumatera. Namun, hingga saat ini pemerintah belum melakukan pencabutan izin secara resmi. Semua proses evaluasi dan keputusan akan mempertimbangkan aspek-atpek yang penting dalam menjaga aktivitas pertambangan yang berdampak positif pada perekonomian daerah.
