Skema penyaluran bantuan sosial berdasarkan kelompok desil telah digunakan pemerintah, termasuk dalam penentuan penerima manfaat layanan BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa belum ada kepastian mengenai ambang penghasilan yang menjadi patokan setiap desil penerima bantuan. Budi mengakui bahwa pemahamannya masih bersifat garis besar dan menyarankan untuk mengklarifikasi informasi tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga yang berwenang mengelola data kependudukan dan ekonomi.
Konsep desil adalah pembagian penduduk ke dalam sepuluh kelompok yang jumlahnya relatif sama, bukan berdasarkan serta-merta pada nominal penghasilan tertentu. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya memiliki gambaran dasar mengenai batas pendapatan tiap desil, terutama di tengah isu penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa klasifikasi desil seharusnya mempertimbangkan kondisi rumah tangga, termasuk jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
Budi menegaskan bahwa ia belum dapat memberikan jawaban pasti terkait batas pendapatan yang dimaksud namun pemerintah terus melakukan penyelarasan definisi desil dalam program subsidi lintas kementerian. Rincian nominal penghasilan untuk setiap kelompok desil masih belum dapat dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat.
