Penundaan rekrutmen anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta memicu kecaman dari Center for Budget Analisis (CBA). Dalam rapat antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Badan Kesbangpol meminta penundaan rekrutmen FKDM karena mekanisme yang dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat dengan baik, yang berisiko pada legitimasi. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti penundaan ini terkait penggunaan anggaran negara, khususnya alokasi Rp260.400.000 untuk honorarium Tim Seleksi FKDM. CBA mendesak DPRD DKI Jakarta untuk tidak hanya menunda rekrutmen, tetapi juga mengaudit realisasi anggaran dan meminta penjelasan langsung dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Matsani. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertanggungjawaban setiap rupiah anggaran yang sudah dikeluarkan. Selain itu, CBA juga menyoroti minimnya transparansi terkait Tim Seleksi FKDM, menunjukkan ketidakjelasan terkait jumlah anggota tim seleksi, mekanisme kerja, dan pihak yang terlibat. Uchok juga menilai bahwa tidak hanya seleksi anggota FKDM yang tertutup, tetapi juga pembentukan Tim Seleksi FKDM itu sendiri. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta terkait kritik dan tuntutan audit anggaran yang disampaikan oleh CBA, namun sorotan terus diberikan terkait penundaan rekrutmen FKDM.
Analisis Penundaan Rekrutmen FKDM DKI: Anggaran Rp260 Juta
