Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya pemerintah untuk bertindak nyata dalam mengatasi potensi penyerobotan lahan milik warga yang terkena dampak banjir bandang di Sumatera. Anggota Komisi VI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy, menyerukan langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap jaringan mafia tanah yang mencoba memanfaatkan situasi bencana. Gus Rivqy menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengenai kemungkinan adanya mafia tanah di area persawahan warga yang terendam banjir bandang. Dia menekankan pentingnya pemerintah untuk mengambil tindakan lapangan daripada hanya sekadar bicara. Gus Rivqy menegaskan bahwa apabila mafia tanah diakui keberadaannya oleh pemerintah, sikap yang diperlukan adalah perlindungan penuh terhadap rakyat dengan campur tangan pemerintah dan aparat yang bersatu. Dia juga mengajak berbagai lembaga seperti BUMN, Perhutani, dan institusi negara lain untuk ikut memastikan bahwa hak tanah warga tidak diambil secara sepihak selama masa pemulihan bencana. Dalam situasi darurat, negara harus mengambil tindakan tegas untuk mencegah eksploitasi terhadap masyarakat yang sedang dalam kesulitan. Gus Rivqy menekankan bahwa kehadiran negara harus total dan semua perangkat negara harus bersatu untuk melindungi hak tanah warga dari pihak yang mencoba memanfaatkan situasi darurat.
Penindakan Tegas Penyerobotan Tanah Pasca Banjir Sumatera: Desakan Komisi VI DPR
