Ancaman jaringan mafia migas masih mengintai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Para pelaku yang diduga terlibat dalam industri minyak dan gas belum sepenuhnya berhenti dan terus melakukan perlawanan terhadap langkah pemerintah untuk membersihkan praktik ilegal. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa jaringan ini masih aktif dan terus bergerak. Dia mengungkapkan bahwa Pertamina dan pemerintahan Prabowo-Gibran masih menghadapi tekanan serius dari kelompok mafia migas karena aktivitas mereka belum benar-benar terhenti.
Fahmy juga menyebut bahwa kasus Riza Chalid telah memicu perlawanan dari jaringan mafia migas. Ketika pemerintah mulai menindak aktor-aktor berpengaruh, reaksi keras dari para mafia semakin terlihat. Terutama ketika Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka terkait tata kelola minyak mentah periode 2018–2023. Dia menekankan bahwa status tersangka terhadap Riza Chalid telah memicu respons balik dari jaringan tersebut, terutama karena Riza Chalid belum ditangkap.
Selain itu, Pertamina dianggap sebagai sasaran utama gangguan karena perannya dalam kebijakan energi nasional. Hambatan dalam pembangunan kilang baru dan seringnya insiden kebakaran di fasilitas Pertamina dianggap sebagai tanda adanya gangguan sistematis dalam perusahaan tersebut. Fahmy menyatakan bahwa mafia migas dapat menggunakan berbagai modus pelemahan terhadap Pertamina, baik melalui infiltrasi internal maupun eksternal, pengaruh terhadap kebijakan strategis, hingga manipulasi distribusi BBM.
Dengan adanya gangguan yang terjadi, stabilitas energi di era pemerintahan Prabowo dipertanyakan. Berbagai upaya sabotase yang dilakukan oleh mafia migas untuk mengacaukan Pertamina harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan. Naiknya kasus mafia migas menunjukkan bahwa langkah-langkah pembersihan terhadap praktik ilegal dalam industri minyak dan gas masih memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut.
