Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan strategi ketahanan pangan nasional melalui perlindungan lahan sawah rakyat. Hal ini menjadi komitmen nyata negara dalam menjaga kehidupan jutaan keluarga petani dari ancaman alih fungsi lahan. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti pentingnya langkah strategis dan koordinasi lintas sektor dalam menangani alih fungsi lahan sawah yang masih terjadi secara massif di Indonesia. Data menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 60-80 ribu hektare per tahun, dengan hanya 194 dari 508 kabupaten/kota yang menetapkan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Restuardy juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi daerah, seperti kurangnya sinkronisasi data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan kondisi lapangan, serta belum adaptifnya regulasi terhadap dinamika tata ruang dan pembangunan wilayah. Pemerintah sepakat untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penyempurnaan Perpres Nomor 59 Tahun 2019. Draft revisi yang disiapkan akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan percepatan penetapan LSD di seluruh provinsi, penetapan LP2B dalam RTRW, serta revisi regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan wilayah.
Langkah-langkah ini bukan hanya sebatas administrasi, melainkan bagian dari upaya melindungi penghidupan petani dan menjaga kemandirian pangan bangsa. Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN akan mengawal revisi RTRW di 314 kabupaten/kota yang belum memuat KP2B, serta memastikan 13 provinsi segera melakukan penyesuaian. Pemerintah juga menetapkan moratorium penerbitan izin pemanfaatan ruang di atas lahan sawah sampai database nasional tersedia secara lengkap. Tindakan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perlindungan lahan sawah rakyat.
