Keamanan sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan hal yang sangat penting dan perlu ditangani dengan strategi yang menyeluruh dan sistematis. Penasihat Khusus Presiden bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro, menekankan perlunya pendekatan keamanan yang dapat membaca situasi dari gangguan ringan hingga ancaman serius terhadap kepentingan nasional. Menurut Purnomo, suatu kondisi baru dianggap sebagai ancaman nyata apabila telah mengganggu ketiga aspek utama kehidupan berbangsa, yaitu kedaulatan rakyat, keselamatan bangsa, dan keutuhan NKRI.
Eskalasi geopolitik global, termasuk dinamika klaim wilayah di Laut China Selatan, dapat membawa risiko bagi keamanan energi nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki strategi pengamanan migas yang terstruktur dengan jelas, terutama dalam hal koordinasi dan komando. Pengamanan sektor migas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang memberikan landasan hukum yang kuat.
Purnomo menegaskan bahwa regulasi mengenai penanganan konflik sosial menjadi pedoman apabila situasi gangguan mengharuskan intervensi dari negara. Jika eskalasi mencapai ranah militer, TNI akan mengambil alih tanggung jawab pengamanan. Migas merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi secara maksimal demi menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia.
