Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Program ini dianggap sebagai terobosan baru yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan juga sebagai instrumen strategis pengendalian inflasi di tingkat nasional.
Ferry menjelaskan bahwa langkah percepatan pembangunan infrastruktur fisik seperti gerai, gudang, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi kunci utama agar koperasi desa dapat segera berfungsi di seluruh Indonesia sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan agar semua sarana fisik Kopdes Merah Putih dapat selesai dan siap beroperasi pada bulan Maret 2026.
Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan inventarisasi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai dan gudang koperasi. Pendataan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Hingga bulan Oktober 2025, telah tercatat 82.223 koperasi desa yang telah memiliki status badan hukum dengan jumlah anggota mencapai 1,12 juta orang.
Ferry menekankan bahwa pasca peresmian Kopdes, pembangunan sarana fisik seperti gudang dan gerai menjadi prioritas utama sebelum koperasi benar-benar berjalan penuh. Kopdes Merah Putih diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi, serta dapat menjadi saluran distribusi program social dan subsidi pemerintah ke masyarakat desa. Dengan adanya koperasi ini, proses pemantauan harga dan inflasi diharapkan jauh lebih terukur, memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi cepat dan langsung melalui jaringan Kopdes yang tersebar di seluruh daerah.
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan operasional Kopdes Merah Putih guna meredam inflasi dan memperkuat ekonomi desa di Indonesia.
