Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemilu yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu segera diperbaiki. Kondisi sistem yang belum optimal disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang memengaruhi penurunan peringkat demokrasi Indonesia. Menurut Manajer Pemantauan Seknas JPPR, Nopa Supensi, dalam forum diskusi “Membangun Kelembagaan KPU yang Ideal”, KPU ke depan perlu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan di setiap tahap pemilu. Tantangan ini tidak baru dan telah muncul pada Pemilu 2024, dengan maraknya misinformasi, disinformasi digital, dan manipulasi siber yang memengaruhi opini publik. Nopa menilai bahwa risiko penyalahgunaan informasi semakin besar di era digital saat ini, dan jika tidak ditangani dengan baik, sistem informasi KPU bisa dimanfaatkan untuk politisasi yang berujung pada kekacauan masyarakat. Salah satu contoh yang disinggung oleh Nopa adalah kasus kesalahan data pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU yang menuai kritik luas. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola digital yang belum diperbaiki secara maksimal. Dalam konteks digitalisasi, informasi dapat menyebar dengan cepat, sehingga celah-celah yang ada bisa dimanfaatkan untuk penyebaran hoaks dan manipulasi data. Oleh karena itu, perbaikan sistem informasi KPU sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Kualitas Demokrasi Harus Dijaga dengan Sistem Informasi KPU
