Pemerintah telah menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti enam poin tuntutan yang diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengungkapkan komitmen pemerintah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam audiensi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, perwakilan SPI menyampaikan usulan mereka, termasuk pembentukan badan khusus untuk menangani konflik lahan. Juri menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan serius.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menjelaskan enam tuntutan utama yang diajukan SPI, antara lain penyelesaian konflik agraria, percepatan distribusi tanah dalam program reforma agraria, revisi peraturan yang berkaitan dengan agraria, pangan, dan kehutanan, serta pembentukan dewan khusus untuk petani. Pemerintah berjanji untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut dan berupaya mencari solusi yang cepat dan efektif. Selain itu, SPI juga meminta pencabutan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan petani dan pekerja serta memperbesar impor pangan. Semua tuntutan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.
