DPR Terima Laporan Konflik Agraria Involving TNI

by -40 Views

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (24/9/2025). Dalam rapat tersebut, Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan bersama Wakil Ketua Adian Napitupulu dan anggota Harris Turino membahas berbagai isu agraria yang dilaporkan oleh masyarakat dari beberapa daerah. Peserta rapat termasuk Pansus DPRD Banjarbaru, Kepala Desa Sukamulya Kabupaten Bogor, dan warga Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

Salah satu isu yang dibicarakan adalah tumpang tindih kepemilikan lahan antara DPRD Banjarbaru dan pihak TNI di Kelurahan Cempaka dan Sungai Ulin. Kepala Desa Sukamulya, Komar, membahas klaim Lanud Atang Sendjaja terhadap lahan warga di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Warga Srengseng Sawah juga melaporkan klaim Yonzikon 14 TNI AD terhadap tanah di wilayah RW 017, meskipun warga telah menang gugatan di PTUN sejak 2019.

Adian Napitupulu menegaskan bahwa BAM DPR sangat memperhatikan isu agraria ini dan menyadari bahwa konflik lahan melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN hingga Kementerian Pertahanan. Menurutnya, Kementerian Pertahanan masih memiliki 201.014 hektar tanah bermasalah pada tahun 2017, namun hanya sebagian kecil yang berhasil disertifikasi. BAM DPR akan berkoordinasi dengan komisi terkait, seperti Komisi I DPR, yang memiliki kewenangan terkait TNI.

Source link