Mulyanto, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS), menyarankan agar pemerintah melakukan penataan ulang terhadap kebijakan impor dan distribusi BBM Non-Subsidi. Dia mengkritik kebijakan yang mengharuskan SPBU swasta membeli pasokan BBM dari Pertamina, alih-alih memberi ruang untuk melakukan impor langsung. Menurut Mulyanto, kebijakan saat ini berpotensi meningkatkan harga BBM non-subsidi di SPBU swasta karena adanya margin tambahan dari Pertamina sebagai pemasok tunggal. Selain itu, kepercayaan publik terhadap Pertamina juga tergerus akibat dugaan kasus “Pertamax oplosan”. Mulyanto menilai kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi yang dikeluarkan Menteri Bahlil bisa berisiko menjadi monopoli terselubung dan bertentangan dengan prinsip keterbukaan pasar. Dia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan energi demi memastikan kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas utama. Mulyanto juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen agar tidak menjadi korban akibat kebijakan energi yang hanya melindungi kepentingan BUMN tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Diminta Tata Ulang Kebijakan BBM Non-Subsidi oleh Mulyanto
