Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam acara buka puasa bersama partainya pada Jumat malam WIB menekankan pentingnya kebersamaan antara tokoh bangsa dalam
Tag: jakarta
Perbandingan UU TNI dan RUU PPRT: Analisis Singkat
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mengecam pengesahan revisi UU TNI oleh DPR. Mereka menunjukkan kekecewaan karena RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Panglima TNI Larang Prajurit Bisnis: Larangan Jualan Es-Ngojek
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan pendapatnya mengenai larangan berbisnis bagi prajurit TNI aktif dalam RUU TNI yang baru disahkan menjadi Undang-Undang
Kampus Berperan Aktif Dalam Pembatalan RUU TNI
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, menyerukan kampus-kampus dan masyarakat sipil untuk bersuara keras menolak revisi Undang-undang TNI hingga pengesahannya oleh
KPK Mendukung Penjara Terpencil Koruptor: Tanpa Makanan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungan terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan koruptor di penjara di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK,
Pentingnya Audit Berkala Data Guru Pasca Penerimaan Tunjangan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap pemerintah melakukan audit berkala terhadap data guru ASN penerima tunjangan yang telah dikirim langsung ke rekening
Tunggu Sidang di Singapura: KPK Kebut Berkas Paulus Tannos
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memproses pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang melibatkan Paulus Tannos
Ancaman Surat dari Sunda Nusantara ke Polres Cianjur: Isinya!
Polres Cianjur menerima surat ancaman dari kelompok ‘Kekaisaran Sunda Nusantara’ terkait penangkapan empat anggota kelompok tersebut atas pemalsuan STNK. Surat tersebut berisi
Jejak Karier AKBP Fajar: Dari Eks Kapolres Ngada Hingga Tersangka Pencabulan
AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja telah resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Posisi sebagai Kepala Kepolisian Resor
Kekurangan 2.000 Hakim di Pengadilan: Dampak dan Solusi
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) Bambang Myanto mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan sekitar 2.000 hakim untuk pengadilan