Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan perlu waktu untuk mempertimbangkan ide dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan penggunaan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial. Menurut Mensos Saifullah, ide tersebut perlu diperhitungkan secara menyeluruh karena bantuan sosial yang diberikan selama ini merupakan bagian dari perlindungan sosial. Program bansos seperti Program Keluarga Harapan dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar dan membantu mereka mandiri.
Dalam konteks ini, Gus Ipul juga menekankan bahwa menambahkan syarat baru dalam penyaluran bantuan harus dipertimbangkan secara menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Aspek agama dan HAM juga harus menjadi pertimbangan dalam mengintegrasikan syarat tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan fatwa haram MUI mengenai vasektomi, yang menjadi alasan perlunya diskusi lintas sektor. Selain itu, bansos dari pemerintah kerap ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti gizi ibu hamil dan anak-anak.
Dedi Mulyadi sendiri berencana membuat kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan dari provinsi. Tujuannya adalah agar pemberian bantuan lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau keluarga saja. Seluruh bantuan dari pemerintah akan terintegrasi dengan program KB. Data penerima bantuan sosial akan terhubung dengan data kependudukan yang mencakup data peserta KB. Ini demi memastikan bahwa bantuan yang diterima dapat digunakan secara efektif oleh keluarga penerima.
