Penolakan terhadap RUU TNI yang baru disahkan terus berlanjut dengan rencana aksi ‘Tolak UU TNI’ yang digelar oleh gabungan masyarakat sipil dan mahasiswa Surabaya pada Senin, 24 Maret. Ketua BEM Seluruh Indonesia (SI) Jawa Timur, Aulia Thaariq Akbar atau Atta, mengungkapkan bahwa aksi tersebut akan diadakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Atta memaparkan bahwa keberadaan UU TNI yang baru membuka kemungkinan bagi kembalinya dominasi militer dalam ranah sipil yang dapat mengancam demokrasi. Mereka bertekad agar Indonesia tidak terjerumus ke masa orde baru dan dwifungsi TNI tidak kembali muncul. Aksi ini juga bertujuan untuk menuntut pencabutan UU TNI. Selain itu, mereka membawa 8 poin tuntutan yang menjadi fokus dalam aksi tersebut.
Sebelumnya, seratusan massa aksi Kamisan Surabaya masih tetap menggelar aksi tolak RUU TNI di depan Gedung Negara Grahadi, meskipun RUU itu telah disahkan oleh DPR RI. Aksi tersebut juga menarik perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan menghadiri Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Semeru 2025. Meskipun terjadi ketegangan antara massa aksi dan pihak kepolisian, aksi tersebut tetap berlangsung hingga apel pengamanan selesai. Demikianlah keseruan aksi ‘Tolak UU TNI’ di Surabaya yang menjadi sorotan banyak pihak.
