Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, menegaskan bahwa dia tidak terlibat dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) untuk lahan di atas laut Makassar, Sulawesi Selatan. Danny menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan lahan laut di Kota Makassar, menyatakan bahwa setiap tindakan terkait lahan harus dilakukan dengan izin yang sah. Dia juga mengungkapkan keheranannya terhadap praktik sertifikasi lahan air yang mudah diterbitkan di Makassar. Danny mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengungkap semua nama yang terlibat dalam kasus ini, sementara pihak BPN Sulsel belum memberikan tanggapan terkait kepemilikan SHGB lahan di atas laut sebesar 23 hektar di Kecamatan Tamalate, Makassar. Badan tersebut enggan membeberkan informasi pemilik lahan dengan alasan informasi yang terbatas. Kepala Dinas Tata Ruang Makassar, Fahyuddin, juga menyebut bahwa persoalan reklamasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Danny Pomanto Bantah Terlibat SHGB di Makassar: Wawasan Menjanjikan
