Usut Tuntas Penembakan PMI di Malaysia: Tuntutan PKS

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) meminta pemerintah di bawah kepresidenan Presiden RI Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia hingga tewas pada Jumat (25/1). Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan, Martri Agoeng, mengecam tindakan brutal ini dan menekankan pentingnya keadilan bagi para korban. Selain itu, DPP PKS juga menilai insiden tersebut sebagai momen penting untuk memperbaiki tata kelola PMI secara menyeluruh serta menindak tegas pelaku pengiriman PMI secara ilegal.

Agoeng menegaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan akses migrasi yang aman, mudah, dan terjangkau, serta segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI. PKS akan terus mengawal isu perlindungan PMI dan mendorong kebijakan yang mendukung tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur telah memberikan akses konsuleran kepada para korban penembakan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dalam sistem hukum Malaysia.

Insiden penembakan yang menyebabkan satu WNI tewas dan empat lainnya luka-luka terjadi setelah petugas APMM Malaysia menembaki sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor. KBRI Kuala Lumpur memastikan kondisi stabil dari empat WNI yang terluka dan berupaya memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum. Pemerintah diminta untuk menegakkan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI secara ilegal dan memastikan sanksi tegas bagi pelaku nonprosedural. Pemerintah juga diingatkan untuk mengawasi perkembangan kasus ini secara cermat guna memastikan keadilan bagi para korban penembakan PMI di Malaysia.