Jakarta – (VanusNews) Menyusul terbongkarnya kasus korupsi di PT. Timah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan fungsi pengawasan Menteri BUMN Erick Thohir.
Mulyanto menyebut terbongkarnya kasus korupsi di PT. Timah dengan nilai kerugian yang fantastis tersebut menandakan fungsi pengawasan Kementerian BUMN tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Akibatnya, kata Mulyanto, perbuatan tercela tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan bersifat korporasi sistemik.
“Ini kasus korupsi berjamaah yang bersifat korporatif dan berlangsung lama. Masak Erick Thohir tidak tahu atau mendiamkan,” ujar Wakil Ketua F-PKS bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto mendesak pemerintah segera memperbaiki tata kelola BUMN pertambangan ini secara adil dan transparan, agar kasus yang memalukan ini tidak kembali berulang.
“Jangan sampai bisnis tambang ini melanggengkan ekonomi yang bersifat ekstraktif yakni sekedar menjadi bancakan bagi orang-orang kaya dan berkuasa selama bertahun-tahun dan memiskinkan masyarakat setempat. Ini sangat mengusik rasa keadilan kita,” imbuh Mulyanto.
Mulyanto prihatin dengan lemahnya fungsi pengawasan tersebut.
Akibatnya, jelas Mulyanto, tambang yang seharusnya dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh masyarakat hanya dinikmati segelintir pesohor dan selebriti.
“Para pesohor hidup mewah bergelimang harta dari hasil bancakan korupsi timah, sementara rakyat rebutan bansos sembako dan ngantri berdesak-desakan memperoleh BLT untuk sekedar menyambung hidup. Ini sangat ironis bagi negara yang menganut prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sesal Mulyanto.
Padahal, tutur Mulyanto, amanat konstitusi sangat jelas kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
“Pemerintah harus hadir dan benar-benar menegakkan amanat konstitusi tersebut dengan menata bisnis pertimahan dan membangun ekonomi SDA yang benar-benar bersifat inklusif dalam menyejahterakan rakyat,” imbuh Anggota Baleg DPR RI ini.
Mulyanto mendesak Kejaksaan Agung (Kejakgung) harus terus mengusut semua pihak yang terlibat dan jangan berhenti pada aktor lapangan saja.
Melihat besaran jumlah kerugian negara yang dihasilkan, Mulyanto yakin kasus ini melibatkan orang besar dan orang penting yang punya jabatan penting di Pemerintah.
“Sebab, tidak mungkin kejahatan korporasi seperti ini bisa berlangsung lama tanpa diketahui pejabat berwenang,” terang Mulyanto.
Oleh karena itu, tambah Legislator asal Dapil Banten 3 ini, Komisi VII DPR RI akan mendukung upaya Kejakgung menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Kami juga akan panggil pihak-pihak terkait di Kementerian ESDM dan BUMN Pertambangan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut,” tegas Mulyanto. VN-DAN
