Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyatakan bahwa keluarga harus dijadikan arus utama dalam pembangunan. Menurutnya, arahan Presiden mengenai bagaimana keluarga menjadi bagian yang diutamakan dalam pembangunan merupakan langkah penting. Ia menekankan bahwa sumber daya manusia harus dianggap sebagai hal yang penting agar timbul rasa urgent. Hal ini terutama penting dalam upaya meningkatkan kualitas SDM khususnya dalam menangani stunting.
Dalam Forum Koordinasi Stunting Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaksanakan di Hotel Golden Palace, Mataram pada Rabu, 13 Desember 2023, Dr. Hasto menyampaikan bahwa NTB telah memprioritaskan kualitas SDM dan stunting, hal ini sangat penting karena kesadaran akan makanan bergizi menjadi langkah nyata dan konkrit dalam menurunkan stunting, terutama di NTB.
Dr. Hasto juga menyoroti perlunya kesadaran untuk mengkonsumsi makanan bergizi yang menjadi bagian dari kesadaran yang harus didorong. Ia menekankan bahwa dalam strategi menurunkan stunting diperlukan prioritas agar dapat fokus pada daerah-daerah yang tingkat stuntingnya masih tinggi. Selain itu, penting juga memegang teguh asas keadilan dan pemerataan dalam upaya penurunan stunting.
Dalam evaluasi ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, menyoroti beberapa aspek penting seperti penggunaan alat ukur yang sesuai standar, peningkatan sumber daya manusia atau kader posyandu, dan penguatan standar operasional prosedur di level posyandu untuk menurunkan stunting.
Tindakan nyata dalam mengubah perilaku makan anak juga menjadi sorotan penting. Selain itu, Lalu Hamzi juga mengharapkan agar gerakan seperti bakti stunting atau orang tua asuh dapat terus berlanjut. Di sisi lain, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si., juga menyampaikan bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan di NTB menjadi langkah penting dalam upaya menurunkan stunting.
Forum Koordinasi Stunting provinsi NTB dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan Kepala BKKBN, dengan tujuan untuk melaksanakan evaluasi laporan TPPS Mesut 2 serta meningkatkan koordinasi antar OPD dan pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di provinsi Nusa Tenggara Barat.
