Jakarta – (VanusNews) Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan pentingnya netralitas dan profesionalitas di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hal tersebut diungkapkan oleh Habib Aboe dalam rangka peringatan hari jadi ke-78 Polri di Jakarta pada Senin (1/7/24).
Menurut Habib Aboe, netralitas dan profesionalitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.
“Hari Ulang Tahun (HUT) Polri adalah momen penting untuk merenungkan peran institusi ini dalam masyarakat,” tegas Habib Aboe.
Habib Aboe menyatakan bahwa netralitas dalam konteks Polri tidak hanya berarti tidak berpihak.
Menurut Habib Aboe, makna yang lebih dalam melibatkan prinsip keadilan dan integritas.
Habib Aboe menyatakan bahwa profesionalitas berarti melaksanakan tugas dengan standar tinggi, bebas dari korupsi, dan berlandaskan pada pengetahuan mendalam tentang hukum dan penegakan hukum.
“Memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada keadilan dan bukan pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu,” ujar Habib Aboe.
Menurut Habib Aboe, Polri harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bias atau terpengaruh oleh faktor eksternal yang dapat merugikan keadilan.
“Dalam konteks Polri, hal ini berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan harus didasarkan pada hukum dan etika profesional, bukan pada kepentingan pribadi,” ungkap Habib Aboe.
Habib Abie mengungkapkan bahwa tantangan netralitas Polri sering diuji ketika berhadapan antara kekuasaan dan penegakan hukum.
“Contoh nyata dari tantangan ini terlihat dalam beberapa kasus besar di Indonesia, di mana keputusan Polri dalam menangani kasus yang melibatkan penguasa dan pengusaha menimbulkan kontroversi dan menciptakan persepsi bias di masyarakat,” jelas Habib Aboe.
Lebih lanjut, Habib Aboe ingatkan bahwa ujian besar bagi Polri terletak dalam membuktikan netralitas dan profesionalisme dalam penanganan setiap kasus untuk menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah dihadapkan pada kritik atas isu penyalahgunaan kekuasaan. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak reputasi institusi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik,” ungkap Legislator asal Dapil Kalsel 1 ini.
Dirinya berpendapat bahwa implikasi dari kepercayaan publik yang rendah terhadap Polri sangatlah besar.
“Ketika masyarakat tidak percaya pada institusi penegak hukum, mereka cenderung menghindari interaksi dengan polisi dan mencari keadilan melalui cara yang tidak resmi atau malah ilegal. Sebaliknya, jika kepercayaan publik tinggi, masyarakat akan lebih cenderung untuk bekerja sama dengan Polri, melaporkan kejahatan, dan mendukung upaya penegakan hukum,” papar Habib Aboe.
Bendahara F-PKS DPR ini juga mengakui bahwa netralitas dan profesionalitas bukan hanya tentang bagaimana Polri beroperasi, tetapi juga tentang bagaimana Polri melihat dirinya sendiri dalam konteks masyarakat yang lebih luas.
“Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan pelayanan publik, Polri dapat memperkuat fondasi kepercayaan publik yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang sejati,” tutup Habib Aboe. VN-DAN
