Guru Besar Universitas Paramadina, Didin S Damanhuri, berpendapat bahwa bansos yang saat ini diberikan oleh Pemerintah merupakan instrumen pemenangan politik atau bagian dari konstruksi politik otoritarian. Menurutnya, pembagian bansos tidak didukung oleh data kemiskinan yang menunjukkan penurunan.
Didin menyebutkan bahwa anggaran bansos tahun 2024 mencapai Rp 500 triliun, yang merupakan anggaran terbesar sejak reformasi. Namun, anggaran ini tidak didukung oleh data kemiskinan yang sudah agak menurun meski tidak signifikan. Menurutnya, bansos yang diberikan secara besar-besaran harus didukung oleh data kemiskinan yang meningkat, namun hal ini tidak terjadi, karena angka kemiskinan di Indonesia cenderung menurun.
Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 tercatat menurun, dengan persentase sebesar 9,36 persen atau mencapai 25,9 juta orang.
Didin juga menyoroti bahwa bansos yang dibagikan saat ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo tanpa melibatkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, sehingga menurut Didin, bansos telah menjadi alat politik, terlebih saat dibagikan menjelang Pilpres 2024.
Selain itu, Didin juga menyebutkan bahwa berdasarkan analisanya dalam tinjauan ekonomi politik pada 5 tahun terakhir, ada gejala Indonesia sedang ada dalam fase neo otoritarianisme. Menurutnya, bansos sebagai instrumen pemenangan politik adalah bagian dari konstruksi politik otoritarian.
Dia membandingkan fase ini dengan era Soekarno dan Soeharto, di mana masing-masing memiliki konstruksi politik tertentu. Didin menyimpulkan bahwa bansos yang dibagikan saat ini merupakan bagian dari konstruksi politik otoritarian.
Didin menyatakan bahwa bansos sebagai instrumen untuk pemenangan politik merupakan bagian dari konstruksi politik otoritarian.
