Pemerintah Siapkan Tiga Skema Pembayaran Gaji PPPK
Langkah pemerintah dalam menyiapkan tiga skema untuk membantu pemerintah daerah dalam membayar gaji PPPK disambut baik oleh Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya. Hal ini dianggap penting untuk mengakhiri ketidakpastian para pegawai yang selama ini menghadapi isu akan dirumahkan.
Dukungan Fiskal Pemerintah Pusat Capai Rp18,9 Triliun
Pemerintah pusat menyiapkan sekitar Rp18,9 triliun sebagai dukungan fiskal untuk memastikan kewajiban pembayaran gaji PPPK dapat terpenuhi. Dukungan ini terdiri dari sekitar Rp10 triliun kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan lebih dari Rp8 triliun tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), menurut pernyataan Indrajaya.
Penyelesaian Masalah Pembayaran Gaji PPPK
Indrajaya juga menyoroti masalah pembayaran gaji PPPK yang masih terdapat di beberapa daerah. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa PPPK paruh waktu di sejumlah daerah masih belum menerima gaji, bahkan mengalami keterlambatan hingga lima bulan. Indrajaya menegaskan pentingnya penyelesaian masalah ini secepat mungkin, karena berdampak langsung pada kehidupan keluarga para pegawai.
Indrajaya meminta agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap daerah-daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji PPPK. Hal ini untuk memastikan solusi yang disiapkan pemerintah benar-benar dapat sampai kepada daerah yang membutuhkan, tanpa menunggu masalah membesar.
Di akhir pernyataannya, Indrajaya menekankan pentingnya kepastian status dan kesejahteraan bagi PPPK sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan pemerintahan daerah.
