Kamrussamad Dorong Perbaikan Kualitas Belanja untuk Atasi Tantangan Fiskal
Jakarta, VANUSNEWS.COM | Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menilai bahwa kondisi fiskal Indonesia pada semester pertama 2026 menghadapi tantangan berat. Di tengah tekanan ekonomi global, beban pembayaran utang yang terus meningkat menyempitkan ruang pemerintah untuk membiayai investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tantangan Eksternal dan Kualitas Penerimaan Negara
Kamrussamad menyoroti kondisi global, terutama kenaikan harga energi, yang masih membuat Indonesia bergantung pada impor minyak mentah. Selain itu, kualitas penerimaan negara juga menjadi fokus perhatian karena belum sepenuhnya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Kamrussamad, praktik percepatan pembayaran pajak untuk mencapai target penerimaan dalam jangka pendek tidak cukup untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi belanja negara, APBN 2026 didukung oleh 10 Inpres senilai sekitar Rp182 triliun untuk mempercepat program prioritas.
Pembiayaan dan Utang Pemerintah
Namun, perhatian terbesar DPR tertuju pada pembiayaan APBN yang masih dibebani oleh pembayaran utang dalam jumlah besar. Dalam semester pertama 2026, pembiayaan utang mencapai sekitar Rp477 triliun, sementara pembiayaan investasi pemerintah hanya sekitar Rp57 triliun.
Kamrussamad mengingatkan bahwa total utang pemerintah Indonesia meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Dari sekitar Rp2.000 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp8.000 triliun pada 2024. Hal ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keberlanjutan fiskal negara.
Kebijakan Makroprudensial dan Isu Kualitas Belanja Negara
Dalam sektor keuangan, Kamrussamad menyambut baik keberhasilan kebijakan makroprudensial yang mendorong pertumbuhan kredit. Namun, penyaluran pembiayaan kepada UMKM masih perlu ditingkatkan agar dampak positifnya dirasakan oleh sektor produktif.
DPR RI juga mengingatkan bahwa kualitas belanja negara harus ditingkatkan agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat tata kelola dan pengawasan agar kebocoran anggaran dapat diminimalisir.
Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, Kamrussamad mendorong percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan industri di berbagai daerah. Harapannya, investasi baru dapat meningkat, sektor manufaktur dikuatkan, lapangan kerja terbuka, dan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional meningkat.
Artikel ini disadur dari Vanus News
