Program K-SIGN Rote Ndao dan Sorotan CBA
JAKARTA, VANUSNEWS.COM | Program pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan swasembada garam nasional, mendapat sorotan tajam dari Center for Budget Analysis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut sangat besar dan perlu transparansi yang lebih tinggi.
Kejanggalan dalam Proses Penganggaran
Menurut Uchok, berdasarkan penelusuran CBA, anggaran pembangunan K-SIGN selama dua tahun mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengingat besarnya jumlah anggaran yang diperlukan. Selain itu, adanya indikasi duplikasi atau tumpang tindih anggaran terkait dengan penyusunan dokumen lingkungan juga menjadi sorotan. Ditemukan bahwa ada dua kegiatan terkait dokumen lingkungan dengan anggaran yang signifikan dalam waktu berdekatan, yang menimbulkan dugaan pemborosan anggaran.
Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek
CBA juga mencermati jadwal pelaksanaan proyek yang dinilai tidak sinkron dengan proses penyusunan dokumen lingkungan. Pekerjaan konstruksi K-SIGN telah dimulai sebelum proses penyusunan dokumen AMDAL dan perizinan selesai, menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan lingkungan sebelum proyek dimulai. CBA juga mempertanyakan perencanaan proyek, di mana dokumen desain dasar dan masterplan seharusnya sudah rampung sebelum konstruksi dimulai.
CBA menekankan pentingnya transparansi dari pihak KKP terkait proses perencanaan, penggunaan anggaran, dan perizinan dalam pembangunan K-SIGN di Rote Ndao. Hal ini diperlukan agar tujuan swasembada garam nasional dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait temuan dan kritik yang disampaikan oleh CBA. VN-DAN
