LIRA Serahkan Petisi Hak Interpelasi ke DPRD Kabupaten Malang
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang secara resmi menyerahkan petisi dukungan hak interpelasi kepada DPRD Kabupaten Malang pada Rabu, 6 Mei 2026. Penyerahan petisi tersebut dilakukan setelah agenda pemeriksaan dalam persidangan gugatan class action nomor 46/Pdt.G/2026/PN.Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen.
Sekulitas Dugaan Pelanggaran yang Diajukan
Dalam petisi yang ditujukan kepada enam fraksi DPRD Kabupaten Malang, LIRA menyampaikan 10 dugaan pelanggaran dalam sistem merit pada tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Antara lain, penundaan pelantikan peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, pencopotan Kepala Dinas Kesehatan yang dinyatakan tidak sah, mutasi dan promosi ASN yang tidak transparan, serta masalah tata kelola kepegawaian di BUMD Kabupaten Malang.
Permintaan Konkret dari LIRA
Di dalam petisi tersebut, LIRA mengajukan tiga permintaan konkret kepada para ketua fraksi. Mereka mendesak untuk segera menginisiasi hak interpelasi guna mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai kebijakan tata kelola kepegawaian yang diduga melanggar sistem merit. Selain itu, LIRA menolak untuk mengalihkan fokus dari interpelasi pada isu lain yang tidak berdampak sistemik, dan meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket jika diperlukan untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan fraksi atau Ketua DPRD Kabupaten Malang terkait petisi yang diserahkan oleh LIRA. Sekretariat DPRD menyatakan bahwa dokumen tersebut akan didistribusikan ke masing-masing fraksi untuk dipelajari.
Dorongan Hukum Ganda dari LIRA
LIRA saat ini tengah menempuh dua jalur sekaligus dalam penyelesaian masalah, yakni melalui gugatan class action di PN Kepanjen dan dorongan hak interpelasi di DPRD Kabupaten Malang. Tim LIRA menegaskan kesiapan mereka dalam menghadapi setiap proses interpelasi dan siap turun ke masyarakat untuk menggalang dukungan publik jika diperlukan.
