Pusat perhatian publik saat ini mengarah pada pengelolaan anggaran di lingkungan BUMN energi. Pada kali ini, PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendapat sorotan terkait anggaran transportasi dan sewa kapal laut yang dianggap kurang transparan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti besarnya anggaran sewa kapal yang mencapai triliunan rupiah dalam beberapa tahun terakhir. Uchok menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan kontrak, khususnya dalam kasus PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) dengan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya.
Uchok menyoroti adanya kekurangan nilai kontrak yang jelas dalam kontrak sewa kapal antara PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dan PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya. Kontrak tersebut tidak mencantumkan nilai kontrak secara spesifik, yang berpotensi merugikan keuangan negara. Uchok membandingkan kontrak tersebut dengan kontrak lain yang jelas menyebutkan nilai sewa kapal, menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan kontrak dan keuangan.
Kritik dari CBA terhadap PT PLN Energi Primer Indonesia dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna masih menunggu tanggapan resmi dari kedua perusahaan terkait masalah tersebut. Meski pendapatan dari kontrak sewa kapal terbilang fantastis, namun kekurangan transparansi dalam kontrak dapat membuka celah hukum dan mengundang penyelidikan. Diperlukan perbaikan dalam pola kontrak dan peningkatan transparansi untuk memastikan keberlanjutan bisnis yang profesional dan aman dari masalah hukum di masa depan.
