Presiden Prabowo Subianto bergerak tegas untuk mengembalikan aset negara senilai triliunan rupiah dari pihak swasta ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk memaksimalkan pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dan Kemayoran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemasukan negara. Pengembalian aset strategis ini, yang bertujuan pada tanah yang telah habis masa konsesinya dan sebelumnya dikuasai oleh swasta, menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya manajemen produktif aset-aset tersebut oleh Danantara. Data pemerintah menunjukkan bahwa nilai tanah negara di kawasan GBK Senayan mencapai hingga US$30 miliar (sekitar Rp495 triliun), sementara lahan seluas 400 hektar di Kemayoran diestimasi bernilai hingga US$40 miliar (sekitar Rp690 triliun). Kembalinya aset ini didasari oleh fakta bahwa sebelumnya aset-aset tersebut tidak memberikan pendapatan yang optimal bagi negara, serta temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 1964-1970 menunjukkan bahwa banyak Barang Milik Negara (BMN) yang tidak terdaftar secara sah.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk melakukan pendaftaran ulang sertifikat aset-aset yang diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aset-aset yang kini dikuasai tanpa kepemilikan yang jelas.
